Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Dilantik

Kabupaten Pringsewu memasuki babak baru dalam sejarah perjalanannya sebagai sebuah daerah otonom.

Hal tersebut ditandai dengan dimilikinya lembaga parlemen (lembaga legislatif) di daerah yang memiliki julukan ‘Bumi Jejama Secancanan’ tersebut, yang akan bersama-sama Pemerintah Kabupaten Pringsewu (lembaga eksekutif) ) membangun daerah seluas 625 km2 yang berpenduduk 368.318 jiwa lebih, yang tersebar di 8 kecamatan, 96 pekon (desa) dan 5 kelurahan tersebut.

Kamis (24/6), bertempat di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Pringsewu, sebanyak 34 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung Hastopo, yang juga dihadiri oleh Gubernur Provinsi Lampung Sjachroedin ZP yang diwakili Sekretaris Provinsi Lampung Irham Jafar Lan Putra.

Berbagai persiapan sebelumnya juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu sejak jauh-jauh hari sebelumnya menyambut terbentuknya DPRD Pringsewu ini. Bahkan jauh sebelum itu, berbagai sarana maupun prasarana serta fasilitas pendukung lainnya juga telah disiapkan oleh Pemkab Pringsewu dibawah pimpinan Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu Helmi Machmud.

Diantaranya adalah gedung dan kantor sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu yang cukup representatif, berikut personil dan perlengkapan pendukungnya, yang nantinya dapat digunakan oleh para anggota dewan tersebut.

Hadir dalam acara pelantikan anggota dewan tersebut, jajaran Pemprov Lampung, Pemkab Pringsewu, Wakil Bupati Tanggamus KH.Sujadi Saddad, Kapolres Tanggamus AKBP Deny Pudjianto, Dandim 0424 Tanggamus Letkol Parada Siringo-ringo serta jajaran Fokorpimda Tanggamus lainnya, kemudian Ketua DPRD Tanggamus Alhajar Syahyan, Ketua DPRD Pesawaran Toto Sumirat, serta ratusan elemen masyarakat Pringsewu lainnya.

Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang dilantik tersebut, 17 orang berasal dari anggota DPRD Kabupaten Tanggamus (daerah induk) yang berasal dari sejumlah Daerah Pemilihan (Dapil) Tanggamus yang masuk wilayah Kabupaten Pringsewu, yakni Dapil III meliputi Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, dan Ambarawa, Dapil IV meliputi Kecamatan Pardasuka, serta Dapil V meliputi Kecamatan Gadingrejo, Sukoharjo, Adiluwih, dan Banyumas, yang sekarang menjadi Dapil I, II, dan III Kabupaten Pringsewu, ditambah 17 calon anggota DPRD Pringsewu yang diambil berdasarkan hasil perolehan suara partai politik di wilayah yang masuk Kabupaten Pringsewu pada Pemilu 2009 lalu.

Para anggota DPRD Kabupaten Pringsewu periode 2009-2014 yang dilantik tersebut, masing-masing adalah : Sunarto (Dapil I, Hanura ), Sasmiati (Dapil I, PKPB), H.Heri Proletari Dwi Kartika AZ (Dapil I, Gerindra), Zunianto, S.Pd (Dapil I, PKS), Irwan (Dapil I, PAN), H.Mailan Bastari, S.Pd (Dapil I, PAN), Hj.Mastuah (Dapil I, PKB), Johan Arifin (Dapil I, PPP), Drs.FX Siman (Dapil I, Golkar), Asita Nurgaya (Dapil I, Golkar), Sudewi, SE (Dapil I, PDIP), H.Suyono (Dapil I, PDIP), Drs.Syafruddin M (Dapil I, PD), Ir.Joni Sopuan (Dapil I, PD), Taufik Qurohim, S.Ag (Dapil I, PKNU), Syuhairi Amin (Dapil II, Hanura), Burnani, S.Pd (Dapil II, PDK), Najaruddin, SE (Dapil II, PKNU), Suwono, S.Pd.I (Dapil III, PDIP), Hj.Karsiyem (Dapil III, PDIP), Ilyasa (Dapil III, PDIP), Stiyono, SH (Dapil III, PAN), Siswati, S.Sos (Dapil III, PAN), H.Ponidi (Dapil III, Golkar), Herman (Dapil III, Golkar), Taufiqurrahman, SE, MM (Dapil III, PD), Nurul Ekhwan (Dapil III, PD), Zulmar (Dapil III, PKS), Mohammad Rohim (Dapil III, PKNU), Amproni, SE (Dapil III, Gerindra), Sutarmi (Dapil III, PPP), Hj.Tumilah (Dapil III, PKPI), Suripto, ST (Dapil III, Hanura), dan Sahidin (Dapil III, PKPB).

Pada kesempatan tersebut juga terpilih sebagai Ketua Sementara DPRD Pringsewu Ilyasa (dari PDIP) dan Wakil Ketua Drs.FX Siman (Golkar).

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu Drs.Sugesti Hendarto mengatakan, pelantikan ke-34 anggota DPRD Pringsewu tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung No.G/401/B.II/HK/2010 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu tertanggal 9 Juni 2010.

“Mereka secara resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Pringsewu sejak terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, dan akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus (daerah induk, red) hasil Pemilu 2009 lalu,” kata Sugesti. (*)

Tim Satgas Gardunak Buka Pelayanan Di Pagelaran

Orientasi pembangunan peternakan kedepan diharapkan dapat mewujudkan pencapaian program swasembada daging yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan para peternak.
Sejalan dengan orientasi dan tantangan kedepan tersebut, Pemkab Pringsewu berupaya keras untuk mewujudkan peningkatan produktivitas peternakan, nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk peternakan, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat peternakan.

Demikian dikatakan Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud, saat membuka kegiatan pelayanan Tim Satuan Tugas Gerakan Terpadu Peningkatan Kualitas Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Gardunak) di Pekon Pasirukir, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Rabu (23/6).

“Pemkab Pringsewu pada tahun anggaran 2010 akan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan peternakan, baik yang didanai APBD Kabupaten, Provinsi, maupun APBN, diantaranya bantuan pengembangan pembibitan sapi, pembukaan Unit Lokasi Inseminasi Buatan (ULIB) baru, pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis peternakan, serta program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak,” kata bupati.
Diungkapkan bupati, hingga saat ini sektor peternakan merupakan salah satu tulang punggung pembangunan di Kabupaten Pringsewu.

“Berdasarkan data yang ada, sebaran populasi ternak sapi di Kabupaten Pringsewu sebanyak 9.493 ekor pada tahun 2009 lalu. Potensi ini dapat mendukung program swasembada daging sapi pada 2014 mendatang secara nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Kadis Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pringsewu Dudi Mashardi mengatakan, beberapa kegiatan dalam Program Gerakan Terpadu Peningkatan Kualitas Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Gardunak) diantaranya adalah pelayanan IB dan kesehatan hewan, pengelolaan pakan dan pupuk organic, pemeriksaan gangguan reproduksi, serta penyuluhan dan sosialisasi, serta sertifikasi bibit ternak sapi potong.

“Tujuan kegiatan tersebut adalah guna menekan kematian pedet (anak sapi, red) dan induk dengan memberikan pelayanan kesehatan hewan, mendorong pertumbuhan populasi ternak dengan layanan IB terpadu, meningkatkan keterampilan peternak dalam usaha pemeliharaan ternak serta pemanfaatan hasil ternak, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak,” kata Dudi.

Di Kabupaten Pringsewu, lanjut Dudi, terdapat 4 kelompok penerima bantuan Gardunak yaitu masing-masing Kelompok Puji Sutrisno Pekon Pagelaran, Sri Rejeki Pekon Pasirukir, Kecamatan Pagelaran, Rejo Mukti Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, dan Bina Tani Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gadingrejo.

“Pada tanggal 31 Mei 2010 lalu, tiga diantaranya yakni Kelompok Tani Puji Sutrisno, Sri Rejeki, dan Rejo Mukti telah dinilai oleh tim penilai Gardunak Provinsi Lampung, dan diharapkan ketiganya meraih juara,” harapnya.

Bahkan, ungkapnya pula, beberapa waktu lalu, Kabupaten Pringsewu berhasil meraih Juara Pertama dalam Lomba Kelompok Ternak Berprestasi tingkat Provinsi Lampung untuk Komoditas Ternak Itik, yaitu Kelompok Tani (Poktan) Rukun Utama II dari Pekon Bulukarto Kecamatan Gadingrejo, kemudian Juara II untuk komoditas Ternak Sapi yaitu Poktan Bina Tani Pekon Yogyakarta, Kecamatan Gadingrejo, serta Juara III komoditas Ternak Kambing yang diraih Poktan Sido Rukun Pekon Banyuwangi, Kecamatan Banyumas.
Dalam pada itu, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Santoso Adhi memaparkan visi pembangunan peternakan Lampung, yaitu menjadikan Lampung sebagai Lumbung Ternak yang tangguh dan mandiri.

“Lampung memiliki potensi sumber daya yang sangat besar untuk pengembangan ternak sapi potong, karena memiliki lahan luas, pakan berlimpah, peternak yang terampil, serta didukung sejumlah perusahaan budidaya sapi yang sudah berkembang, selain keunggulan komperatif peluang pasar regional yang sangat besar,” paparnya.
Berdasarkan analisis teknis, sambung Santoso Adhi, Lampung mampu menampung ternak sapi sampai 1,4 juta ekor, sementara yang terisi hingga 2009 baru mencapai 456.482 ekor (33 %).

“Sesuai Surat Direktur Budidaya Ternak Ruminansia No.185/PD.410/73/04.07 tertanggal 24 April 2007 perihal P2SDS 2010 yang dicanangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 9 September 2007 lalu, telah ditetapkan bahwa Provinsi Lampung sebagai Sentra Utama dan Pengembangan Sapi Potong dengan klasifikasi Daerah Campuran IB dan Kawin Alam, dimana tindak lanjutnya telah terkemas dalam kegiatan Gerakan Terpadu Peningkatan Kualitas Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Gardu Peternakan),” pungkasnya.

Dalam kegiatan Gardunak yang dihadiri jajaran satker Pemkab Pringsewu, para camat, serta kepala pekon dan para peternak di Kecamatan Pagelaran tersebut, Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud didampingi Kabid Sarana Prasarana Disnakkeswan Provinsi Lampung Santoso Adhi, dan sejumlah kepala satker menyaksikan dari dekat berbagai kegiatan yang dilakukan tim Gardunak tersebut. (*)

RIS-PNPM & PPIP

Pringsewu Terima 3,75 M

Pada tahun anggaran 2010 ini, Kabupaten Pringsewu mendapat alokasi dana senilai Rp. 3.750.000.000 yang berasal dari dana pinjaman ADB dan APBN 2010 untuk membiayai kegiatan Rural Infrastucture Support to Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) Mandiri dan PPIP.

“Kegiatan RIS-PNPM di Kabupaten Pringsewu terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Adiluwih yang meliputi 6 pekon (desa, red), Kecamatan Banyumas 8 pekon, serta PPIP untuk 1 pekon juga di Kecamatan Banyumas,” ungkap Pj Bupati Pringsewu yang diwakili Asisten II Setdakab Pringsewu Gatot Susilo, saat membuka Sosialisasi Rural Infrastucture Support to Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (RIS-PNPM Mandiri dan PPIP) Kabupaten Pringsewu di Pekon Bandung Baru, Kecamatan Adiluwih, Rabu (23/6).

Tujuan pemerintah meluncurkan Program RIS-PNPM, kata dia, adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin terhadap infrastruktur perdesaan dan secara tidak langsung meningkatkan kegiatan perekonomian di perdesaan.

“Program ini juga dititik beratkan penanganannya pada pekon tertinggal yang masih memiliki tingkat pelayanan infrastruktur yang rendah. Terkait program RIS-PNPM dan PPIP ini diharapkan masyarakat dan pelaku RIS-PNPM dan PPIP mampu bertindak secara bijak dan arif dalam penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat menyentuh kepentingan dasar masyarakat atau bermanfaat secara langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan dan lain-lain,” harapnya.

Fokus utama program ini, menurut Pj Bupati melalui Asisten II, adalah pengembangan masyarakat, pembangunan infrastruktur perdesaan, peningkatan peran stake holder dan pemerintah daerah.

“Pendekatan ini untuk mendorong kemandirian dan keterpaduan program dari berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan serta effektifitas pencapaian tujuan RPJM Nasional dan MDG (Millenium Development Goals). Khusus bagi Kepala Pekon (Kepala Desa, red) yang baru menerima program ini dalam penyusunan program kegiatan yang dibiayai melalui RIS-PNPM dan PPIP, diwajibkan menyusun Program Jangka Menengah (PJM) untuk jangka waktu tiga tahun. Usulan-usulan dalam PJM menyangkut berbagai aspek yang menjadi permasalahan utama di desa seperti infrastruktur, ekonomi, sosial dan kelembagaan, dan bagi pekon yang pernah menerima program ini pada tahun 2009 diharapkan dapat meninjau kembali PJM yang disusun sehingga dapat mengumpulkan kegiatan yang sangat prioritas dalam upaya penanggulangan kemiskinan di pekon bersangkutan,” ujarnya.

Lebih lanjut Pj Bupati berharap bagi pekon-pekon yang menjadi sasaran program RIS-PNPM dan PPIP tahun 2010 ini, agar kegiatan tersebut dikerjakan sebaik-baiknya, serta dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan tidak melibatkan pihak ketiga ( kontraktor), sehingga program ini dapat memberikan nilai tambah secara optimal kepada masyarakat pekon. (*)