Seminar Hak Asasi Petani Di Pringsewu

Pelanggaran hak asasi petani meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan penerapan kebijakan neo liberalisme yang yang didorong oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), berbagai kesepakatan perdagangan bebas, dan lain sebagianya.

Kebijakan-kebijakan nasional maupun internasional secara langsung atau tidak memberikan prioritas bagi perusahaan-perusahaan transnasional atau produksi pangan dan perdagangan.

Banyak perusahaan transnasional melakukan pembajakan makhluk hidup dan menghancurkan sumber-sumber genetika dan keanekaragaman hayati yang diolah petani, dimana logika kalpitalis tentang akumulasi modal telah mengacaukan pertanian yang umumnya berskala kecil.

Demikian terungkap dalam sebuah seminar mengenai Hak Asasi Petani yang digelar oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Jumat (30/4).

Seminar tersebut dibuka oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pringsewu Drs.H.Zulkifli Maliki, dihadiri sejumlah anggota DPRD Pringsewu, serta menghadirkan sejumlah pemateri, diantaranya Agus Rudi Ardiansyah (DPP SPI), Hartono, S.Sos (Asosiasi Sarjana Ilmu Administrasi), Iqbal Panji Putra (Konsorsium Pembaruan Agraria), dan Suyudi (Aliansi Petani Pringsewu).

Membuka seminar tersebut, Sekkab Pringsewu Drs.H.Zulkifli Maliki mengatakan, kesadaran petani yang terkristalisasi dalam berbagai serikat tani, harus mendapat dukungan semua pihak, karena melalui dukungan serta organisasi yang solid, perjuangan petani menghasilkan dampak yang signifikan.

“Seperti kita ketahui, kehidupan petani dari waktu ke waktu masih memprihatinkan, dimana permainan harga pasar, gagal panen, mahalnya harga benih dan pupuk masih menghantui kehidupan petani,” ujarnya.

Padahal, lanjut sekkab, petani merupakan elemen masyarakat yang mesti mendapat perhatian dan mendapatkan npengakuan atas hak-haknya, karena petani merupakan mayoritas di seluruh dunia, disamping kelangsungan hidup kita secara tidak langsung bergantung pada kerja keras mereka.

“Demi tercapainya pembangunan di bidang pertanian, Pemkab Pringsewu berupaya memberikan yang terbaik, terutama bagi masyarakat petani, dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat kecil, termasuk petani, agar kesejahteraan mereka meningkat. Ini memerlukan kerjasama dan koordinasi, serta sinergitas semua pihak,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Ketua Aliansi Petani Pringsewu (APP) Suyudi mengungkapkan, hampir setengah populasi dunia merupakan petani, dimana keamanan dunia tergantung kepada kehidupan petani dan keberlangsungan pertanian.

“Untuk melindungi umat manusia, tentu sangat penting untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi petani. Namun kenyataannya, sejumlah pelanggaran hak-hak petani terus saja terjadi dan mengancam kehidupan manusia,” ungkapnya. (*)