Selasa, 03 Agustus 2010

Aparatur Pekon Ikuti Pembinaan Manajerial Pemerintahan

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah hendaknya diikuti dengan penyiapan sumber daya manusia aparaturnya, serta perubahan ke sistem yang lebih terdesentralisasi adalah sesuatu yang tidak mudah, karena tidak hanya sekedar mengubah pemerintahan, tetapi juga mengubah sikap aparatur yang berorientasi kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah.

Hal tersebut dikatakan Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud saat membuka kegiatan pembinaan aparatur pekon, kelurahan, ketua Badan Hippun Pemekonan (BHP), dan kecamatan se Kabupaten Pringsewu di Vila Novi, Way Sekampung, Sukoharjo, Selasa (3/8).

Dikatakan Pj Bupati, penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, pada dasarnya merupakan bagian dari tuntutan reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998, dimana permasalahan utama yang akan dihadapi dalam perubahan sistem pemerintahan adalah ketidaksiapan aparatur birokrasi yang akan melaksanakan sistem, bukan hanya sekedar sistem yang baru lebih baik atau tidak dibandingkan dengan sistem sebelumnya.

“Birokrasi sebagaimana layaknya organisasi lainnya dari waktu ke waktu akan berubah dan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan menuntut pengorbanan yang sangat besar. Tidak banyak pemerintahan yang secara spontan dapat mengadakan perubahan sesuai dengan keingingan dari masyarakatnya,” katanya.

Menurut Pj Bupati, peranan dan posisi pemerintahan pekon atau kelurahan dengan memperhatikan berbagai kewenangan berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya, dapat dinyatakan sebagai miniatur birokrasi di tingkat nasional, dimana pada pemerintah pekon/kelurahan terdapat unsur kepala pekon/lurah dan perangkatnya yang akan menjalankan berbagai keputusan politik mulai dari tingkat pekon melalui BHP atau sebutan lainnya hingga keputusan politik di tingkat nasional yang turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pekon. Di samping itu, unsur BHP menjadi lembaga yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat yang akan menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan pekon yang akan dijalankan oleh kepala pekon beserta perangkatnya.

“Sebagai Kepala Pekon atau Lurah dan pimpinan maupun anggota BHP pada era sekarang ini sangat membutuhkan kemampuan atau kompetensi teknis dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan. Masyarakat sudah demikian maju dan dapat memberikan pengawasan secara langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan pekon, disamping kualitas pelayanan yang mereka butuhkan dari waktu ke waktu yang semakin kompleks, dengan durasi waktu yang cepat, tepat dan berkualitas. Untuk itu, dibutuhkan unsur pendukung yang kuat dan dapat melaksanakan berbagai fungsi dalam manajemen pemerintahan pekon atau kelurahan. Dengan demikian, maka dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditetapkan bahwa Sekretaris Desa atau Pekon (Carik) adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara keseluruhan pemerintahan pekon perlu melakukan perubahan pola pikir dalam menyelenggarakan tugasnya,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Pj Bupati, perubahan pola pikir seluruh aparatur pemerintah, tidak cukup hanya pada level pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten kota dan kecamatan, tetapi justru sangat dibutuhkan pada tingkatan pemerintahan pekon yang secara langsung berinteraksi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai perubahan tersebut membutuhkan pola pembinaan yang terpadu antara seluruh stakeholder yang terkait dengan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah di tingkat pekon atau kelurahan.

Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu Syamsul Bachri mengatakan penyelenggaraan tugas-tugas operasional pemerintahan harus diadministrasikan secara efektif agar seluruh aktivitas pemerintahan desa memiliki dokumen formal dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakatm sekaligus sebagai bukti formal penyelenggaraan pemerintahan desa dari waktu ke waktu, yang mencakup administrasi perkantoran, ketatausahaan, administrasi keuangan, pembangunan, produk hukum pemerintahan desa, kependudukan, dan sebagianya.

“Pelaksanaan tugas administratif sering dipandang sebagai pekerjaan staf, padahal memiliki implikasi yang sangat menentukan dalam mewujudkan kinerja organisasi, termasuk kinerja pemerintahan desa,” katanya.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan desa, kata dia, memerlukan dukungan anggaran yang memadai, agar dapat dilakukan secara efektif.

“Tanpa memiliki dukungna dana yang memadai, pemerintah desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaannya tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga sumber daya lain yang tidak tersedia di desa, dan harus dibiayai dari anggaran pemerintah desa,” ujarnya.

Hadir dalam acara yang akan berlangsung selama 2 hari tersebut, selain Pj Bupati dan jajaran Pemkab Pringsewu, Ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD Pringsewu, para camat, kepala pekon dan lurah, serta para perangkat pekon dan BHP se Kabupaten Pringsewu.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setkab Pringsewu Sugesti Hendarto menambahkan, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada pekon atau desa merupakan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan agar urusan pemerintahan tertentu dapat dikelola secara efektif dan efisien.

“Penyerahan wewenang dari Pemkab kepada pekon membutuhkan tingkat kemampuan yang memadai dari kepala pekon dan perangkatnya dalam mengelola urusan pemerintahan tersebut. Terkait hal tersebut, para kepala pekon ataupun lurah serta perangkatnya agar dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan aparatur pekon atau kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari,” tambahnya. (*)

1 komentar:

  1. saya selaku masyarakat Pringsewu sangat kecewa dengan para pegawai PNS yang sombong dan angkuh khususnya pegawai yang asli daerah jakarta, mereka suka melakukan tindakan kriminal, kejam dan zolim kepada masyarakat sipil terutama (dini qyute (facebook)/dini wahyuniorang-orang kaya yang di terima PNS dengan cara uang.

    saya salah satu warga pringsewu yang sangat kecewa dan merasa sangat terhina dan di rendahkan oleh pegawai kabupaten pringsewu yang membawa mobil mewah dan meludah di depan kami warga miskin,,serta yang bertindak sewenang2 menginjak-injak masyarakat asli pringsewu yang memang ekonomi mengah kebawah

    mereka disini hanya makan uang rakyat duduk enak makan tidur enak tapi rakyat kecil masih juga di injak
    salah satu pegawai PNS ini bernama DINI QYUTE (Difacebook) tindakan tdk semena2 yang ia lakukan tidak hanya menginjak2 kami orang miskin, ia menuduh kami warga miskin adalah pelacur hanya kami sebagai pekerja kasar dan tidak hanya itu tindakanya pun sudah mulai ke sekolah anak kami, melakukan berbagai upaya bukanya mendidik dan membantu kelulusan tapi ia malah mempersulit dan menuduh anak kami

    sungguh biadab tindakanya yang semena2 dan zolim, serendah-rendahnya kami orang miskin kami pun masih punya harga diri.

    kami meminta pegawai pringsewu yang biadab dan suka meludahi orang miskin itu dipecat dari PNS dan di kembalikan saja kejakarta.
    orang sombong dan angkuh serta zolim seperti DINI QYUTE (FACEBOOK)/dini wahyuni di pulangkan saja ke asalanya
    karna orang biadab seperti dia tidak pantas berada di pringsewu
    Hati2 dini wahyuni (dini qyute) pedofilia, ia menutupi tindak tanduknya dengan berpura2 menjadi marketing freelance pt.telkom, tapi sebenarnya ia sedang menyodomi masyarakat lampung dengan fitna busuhk dan gilanya!!!!!!!!!

    BalasHapus