Kamis, 18 Februari 2010

Draf Tupoksi SKPD Dibahas Bersama

Guna mengoptimalkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan rapat pembahasan bersama mengenai draf yang telah disusun.

Rapat pembahasan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pringsewu tersebut dilaksanakan selama beberapa hari, antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama seluruh Satuan Kerja (Satker) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang difasilitasi oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.

Dalam rapat pembahasan tersebut, setiap satker diberikan kesempatan untuk memberikan usulan maupun masukan terkait draf mengenai Tupoksi setiap satker yang telah maupun akan disusun menjadi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup).

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Pringsewu Drs.Sugesti Hendarto, tujuan dari diadakannya rapat pembahasan bersama antara stakeholder yang ada, adalah untuk menyamakan persepsi mengenai tupoksi yang akan dilaksanakan masing-masing stakeholder, dimana hasil dari rapat pembahasan ini akan menjadi Peraturan Bupati (Perbup).

“Diharapkan nantinya setelah menjadi Perbup, pelaksanaannya tidak menemui kendala dan benar-benar sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu,” ujarnya. (*)

Rabu, 17 Februari 2010

KPPN Bandar Lampung Road Show Ke Pemkab Pringsewu

Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN) Bandar Lampung mengadakan road show ke Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Rabu (17/2). Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau ulang penerimaan sektor pajak di Lampung.

Peninjauan ulang ini dilakukan, mengingat penerimaan dari sektor pajak di Lampung termasuk dalam kategori rendah, sehingga berdampak pada rendahnya insentif yang diterima oleh Provinsi Lampung maupun kabupaten/kota se Lampung.

KPPN Bandar Lampung yang hadir bersama 2 kabid dan kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Natar menghimbau Pemkab Pringsewu lebih jeli dalam mendata wajib pajak dalam rangka menggali sector pajak, guna mendapatkan penghargaan berupa insentif maupun bantuan-bantuan dari pusat yang lebih besar.

Sementara itu Kabag Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu mengatakan, hasil road show perpajakan ini akan segera di sosialisasikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan pada hari Senin (22/2) mendatang, agar masyarakat memahami pentingnya pajak dalam rangka turut serta berperan dalam pembangunan.

“Dengan pemahaman dari masyarakat untuk lebih taat dalam membayar pajak, maka akan teralokasikan anggaran yang lebih besar dalam pembangunan di Kabupaten Pringsewu ini,” katanya. (*)

Pentingnya Kemitraan Ormas Dan Pemerintah


Sesuai undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, keberadaan sebuah ormas harus ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pencapaian tujuan kemerdekaan, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur.
Demikian dikatakan Penjabat Bupati Pringsewu Ir. Helmi Machmud, dalam kata sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu Drs. Zulkifli Maliki dalam acara deklarasi sekaligus pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Masyrakat Kabupaten Pringsewu (HIMASKAPRI) di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Rabu (17/2).
“Kemitraan antara pemerintah dengan elemen masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kesuksesan pembangunan,” katanya.
Pembangunan, kata dia, tidak akan sukses apabila hanya mengandalkan kemampuan pemerintah semata, karena potensi yang terbesar sumberdaya pembangunan tersebut justru berada di masyarakat.

Oleh sebab itu kemitraan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, termasuk didalamnya organisasi kemasyarakatan (ormas) perlu terus dijalin dan dikembangkan agar seluruh potensi dapat digerakkan sepenuhnya guna memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan.
“Hadirnya HIMASKAPRI di tengah masyarakat Kabupaten Pringsewu, tentunya merupakan jawaban atas perlunya hubungan kemitraan yang baik dan erat antara elemen masyaraka dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, dalam rangka membangun Kabupaten Pringsewu yang sangat kita cintai ini,” ujarnya.

Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, lanjut dia, HIMASKAPRI harus mempunyai komitmen untuk mewujudkan sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai etis, transparansi, dan nilai-nilai nasionalisme dalam berbagai dimensi kehidupan.

“Sebagai sebuah daerah baru, Kabupaten Pringsewu sedang berbenah diri, guna mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain. Tentu saja dukungan, peran serta, maupun masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam kerangka akselerasi pelaksanaan pembangunan sangat diharapkan, sesuai dengan paradigma pembangunan kita saat ini, yakni menempatkan masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan itu sendiri.” pungkasnya.
Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu Drs. Sugesti Hendarto mengatakan Pemkab Pringsewu sangat mendukung kehadiran ormas di Kabupaten Pringsewu. Sebab keberadaan ormas di daerah ini, bisa menjadi mitra pemerintah daerah dalam memajukan Kabupaten Pringsewu, dalam rangka mensejahterakan masyarakat. (*)