Sensus Penduduk 2010 Disosialisasikan

Sensus penduduk penting dilakukan, karena menjadi dasar bagi seluruh sektor terkait dalam setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan sensus juga bertujuan untuk menghasilkan data otentik yang digunakan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, menghasilkan database kependudukan yang komprehensif dan menyeluruh seperti bidang kesejahteraan, ketenaga kerjaan, kesehatan dan pendidikan serta menghasilkan data yang diperlukan sebagai titik tolak untuk menetapkan target selanjutnya.

Demikian dikatakan Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu Ir.Helmi Machmud, dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu H.Firman Muntako, S.Sos, dalam acara sosialisasi Sensus Penduduk tahun 2010, di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Rabu (3/3).

Dikatakannya, ketersediaan data yang ‘up to date’ dan valid serta terintegrasi menjadi hal sangat sangat penting, meskipun disadari data mengenai kependudukan bersifat dinamis, yang disebabkan adanya peristiwa kependudukan, sehingga setiap saat pasti akan terjadi perubahan jumlah penduduk.

“Momentum sensus penduduk 2010 yang akan dilaksanakan nantinya, kiranya dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki data kependudukan yang telah ada sebelumnya, sehingga validitasnya tetap dapat dipercaya,” katanya.

Sensus penduduk yang akan dilaksanakan nanti, kata dia, juga erat kaitannya dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah menyediakan data kependudukan yang menjadi dasar bagi seluruh sektor terkait dalam setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah.

“Karena itu, saya menghimbau kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu, untuk mendukung dan mensukseskan Sensus Penduduk 2010 tersebut, dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan senantiasa berkoordinasi satu sama lain, agar nantinya data yang didapatkan tidak menyimpang dari tujuan pendataan tersebut,” ujarnya.

Kepada BPS, lanjutnya, diharapkan dapat berusaha secara maksimal untuk melaksanakan kegiatan Sensus Penduduk tersebut, dengan melaksanakannya sesuai dengan konsep dan metodologi yang telah ditentukan.

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Statistik Sosial Provinsi Lampung Ir.Herum Fajarwati, MM, mewakili Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Kepala BPS Tanggamus Ir.Dwiyana Suharyati, MM, serta sejumlah kepala satuan kerja (satker) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. (*)

Sekda Pringsewu Bagikan SK Satpol PP

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu Drs.H.Zulkifli Maliki secara simbolis membagikan Surat Keputusan (SK) kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol.PP) Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Acara penyerahan SK tersebut dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Senin (22/3), didampingi Kepala Bagian Kepegawaian Drs.Yus Amri Agus, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja H.M.Khotim, S.Pd, SE, Kepala Bagian Umum Arif Nugroho, serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Drs.Sugesti Hendarto.
Dalam arahannya, Sekda Kabupaten Pringsewu Drs.H.Zulkifli Maliki mengatakan, para anggota Satpol PP yang mendapatkan SK tersebut merupakan pegawai yang berstatus sebagai tenaga kontrak.

“Saya mengharapkan saudara yang telah mendapatkan SK agar bekerja dengan sebaik-baiknya dan disiplin,” harapnya.
Dikatakan Sekda, para anggota Satpol PP Pemkab Pringsewu selama ini telah bekerja tanpa pamrih, dimana sebelumnya mereka (Satpol PP) sudah mengabdi selama setengah tahun sebagai tenaga sukarela.

“Hal ini hendaknya saudara syukuri, karena mendapat kesempatan yang bagus ini, diantara ribuan orang yang juga berminat dan ingin menjadi anggota Satpol PP,” ujarnya.

Selain anggota Satpol PP, pada kesempatan tersebut juga dikumpulkan puluhan pegawai kontrak dan sukarela, baik yang bertugas di lingkungan sekretariat daerah maupun di sejumlah satuan kerja (satker) lainnya.
Dikatakan sekda, para tenaga kontrak yang telah mendapatkan SK sesuai tupoksi, adalah tenaga kebersihan, penjaga malam, dan sopir kendaraan dinas.

“Sesuai dengan SK, itulah bidang pekerjaan utamanya, sedangkan tugas-tugas lainnya merupakan tugas tambahan. Ada waktu 3 bulan sebagai masa orientasi, jadi saya minta saudara semua dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing. Aturan yang berlaku sama dengan CPNS maupun PNS ,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Drs.Sugesti Hendarto menambahkan, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah saat ini tidak diperkenankan mengangkat tenaga honorer, kecuali tenaga kontrak untuk tenaga kebersihan, penjaga malam, dan sopir, dengan masa kontrak selama 1 tahun, dan dapat diperpanjang setiap tahun.

“Namun, pada dasarnya adalah sama, antara tenaga honorer dengan tenaga kontrak, karena keduanya sama-sama mendapat SK kontrak setiap tahunnya,” jelasnya. (*)

Pringsewu Perlu Peningkatan & Penambahan Jalan

Ditinjau dari letak dan karakteristik wilayah, Kabupaten Pringsewu mempunyai peranan penting yang cukup strategis baik lokal maupun regional.
Hal ini dikarenakan di Kabupaten Pringsewu terdapat Jalan Lintas Barat (Jalinbar) yang menghubungkan antara Bakauheni – Bandar Lampung – Pringsewu – Krui - Bengkulu – Padang – hingga Banda Aceh.
Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Pertambangan Energi Kabupaten Pringsewu Ir.Widijatno, di Kabupaten Pringsewu, prasarana dan sarana transportasi hanya terbatas pada hubungan darat berupa kendaraan roda dua dan roda empat.
‘’Secara geografis wilayah ini diuntungkan karena dilalui oleh Jalan Lintas Barat Sumatera. Akibatnya, mobilitas penduduk, barang dan jasa dari dan ke wilayah Kabupaten Pringsewu cukup tinggi,’’ kata Widijatno.

Disamping terdapat jalan negara tersebut sebagai jalan arteri primer di wilayah Pringsewu, lanjut Widijatno, terdapat juga jaringan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan antar wilayah kabupaten dalam Provinsi Lampung maupun dalam wilayah Kabupaten Pringsewu sendiri.
‘’Jaringan jalan di wilayah Kabupaten Pringsewu mempunyai panjang total jalan kabupaten 435,72 km,’’ ujarnya.
Menurut statusnya, jelas Widijatno, jalan di Pringsewu dapat dibedakan menjadi jalan nasional dengan panjang 30,50 km, jalan provinsi 30,22 Km, serta jalan kabupaten dengan panjang 375 km.
‘’Dengan komposisi panjang jalan yang ada, maka dalam lima tahun kedepan diperlukan penambahan panjang dan peningkatan kondisi jalan kabupaten, sehinga dapat lebih menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu. Peningkatan panjang dan kondisi jalan kabupaten tersebut, harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Pringsewu,’’ ujarnya lagi..


Kadis Bina Marga dan Pertambangan Energi Pringsewu juga menambahkan, dalam rangka usaha menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah, maka pengembangan sistem perhubungan memegang peranan penting. Jaringan sistem transportasi di wilayah Kabupaten Pringsewu sangat strategis, karena terletak pada perlintasan dari beberapa provinsi yakni Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan, sehingga secara geografis wilayah diuntungkan.
‘’Dalam bidang transportasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Pemerintah Kabupaten Pringsewu mempunyai target jalan mantap sebesar 60% dengan menjalankan kebijakan antara lain, perluasan pelayanan jaringan jalan hingga ke sentra produksi masyarakat dan daerah terisoli.’’ terang Widijatno.
Pembangunan jalan baru ditujukan untuk meningkatkan pelayanan jaringan jalan hingga ke sentra produksi mengingat Kabupaten Pringsewu yang mempunyai potensi hasil pertanian, perikanan dan perkebunan, tetapi mengalami kendala belum adanya sarana transportasi yang memadai, sehingga terhambat distribusi hasil usaha perekonomian masyarakat.
‘’Peningkatan jalan ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki ruas jalan yang rusak sehingga diharapkan dapat memacu dan mempercepat pertumbuhan perekonomian berbasis kerakyatan dan sosial daerah potensial dan daerah sentra produksi,’’ pungkasnya. (.)