Kemiskinan selalu menjadi musuh utama bagi kemajuan dan kemandirian suatu wilayah. Untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, pemerintah selalu mengerahkan segala upaya, baik itu berupa bantuan dana maupun program-program pengentasan kemiskinan.
Demikian dikatakan Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud saat menerima kunjungan Menteri Sosial RI Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA, di Hotel Balong Kuring Pringsewu, Selasa (3/8).
Dikatakan Pj Bupati, Kabupaten Pringsewu dalam usianya yang belum genap 2 tahun i terus berusaha mensejahterakan masyarakatnya, dengan merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Pringsewu.
“Pada tahun 2010, dari 368.618 jiwa penduduk Pringsewu, jumlah keluarga miskin di daerah ini mencapai 17.240 kk yang perlu mendapat perhatian lebih, agar mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Karenanya, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi mereka, dimana untuk melaksanakan semua itu, dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari Kementrian Sosial,” katanya.
Kabupaten Pringsewu, kata dia, telah mendapat bantuan dana dari Kemensos sebesar Rp. 2 miliar untuk program bedah rumah bagi 200 kk, dimana mereka juga berperan serta dengan menyumbangkan dana pribadi, sehingga biaya yang ditelan untuk melakukan bedah rumah menjadi diatas 10 juta, bahkan ada yang menelan biaya hingga 50 juta untuk satu rumah.
“Untuk itu, secara khusus saya sampaikan terimakasih kepada pihak Kemensos maupun masyarakat yang telah membantu pelaksanaan program tersebut,” katanya lagi.
Lebih lanjut Pj Bupati Pringsewu juga melaporkan rencana pembangunan Taman Makam Pahlawan.
“Lokasi pembangunannya telah ada, dan saat ini tengah menunggu kelengkapan surat-surat dari lahan tersebut. Untuk segera merealisasikannya, kami harapkan Kemensos dapat segera mengucurkan dana pembangunannya,” harapnya.
Terkait program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sedang diprogramkan pemerintah, Pj Bupati juga berharap 1.618 kk yang terbagi ke dalam 162 kelompok dapat memanfaatkan dana 10 juta yang diperoleh setiap kelompok tersebut dengan baik.
“Dengan menjadi manusia yang berkualitas, mereka dapat memberdayakan diri dan memanfaatkan peluang yang ada, agar dapat meningkatkan kegiatan usaha maupun kesejahteraan, yang pada gilirannya akan dapat mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu, sehingga apa yang menjadi visi Kabupaten Pringsewu, yakni Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu Yang Berkualitas Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, dapat terwujud,” pungkasnya.
Sementara itu, Mensos Dr. Salim Segaf Al Jufri, MA, dalam kesempatan tersebut berharap agar bantuan yang diberikan pemerintah kepada KUBE dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat guna, dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kemensos senantiasa mendukung dan siap membantu masyarakat dan Pemkab Pringsewu dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (*)
Selasa, 03 Agustus 2010
PWRI Diminta Tunjukkan Kiprahnya
Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) merupakan organisasi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai departemen, BUMN dan BUMD serta mantan pejabat negara yang memiliki macam-macam dasar pendidikan, pengalaman kerja serta dedikasi yang luar biasa.
Dengan demikian, para anggota PWRI adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman yang cukup matang dan penuh kearifan, apalagi dengan bertambahnya usia maka motivasi yang bersifat materiil telah banyak bergeser ke motivasi yang bersifat spiritual, sehingga apa yang dikerjakannya selalu dengan niat yang ikhlas serta berharap memperoleh ridho Tuhan.
Hal tersebut dikatakan Sekkab Pringsewu Drs.H.Zulkifli Maliki mewakili Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun PWRI ke-48 yang dipusatkan di Kecamatan Adiluwih, Selasa (3/8).
Dikatakannya, peringatan ulang tahun PWRI ini merupakan bentuk penghargaan kepada para pejuang, khususnya para PNS yang telah pensiun, dimana mereka telah mengabdikan dirinya demi kesuksesan peyelenggaran pemerintah dan pembangunan.
“Peringatan HUT PWRI ini disamping sebagai forum silaturahmi, sarana evaluasi dan introspeksi, juga diharapkan sebagai motivasi, dalam upaya mendorong semangat para pengurus dan anggota PWRI. Karenanya, seluruh pengurus dan anggota PWRI Pringsewu untuk tetap memiliki semangat tinggi untuk berkarya di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang lainnya,” katanya.
Lebih lanjut Sekkab berharap organisasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan persatuan para pensiunan PNS ini lebih mensosialisasikan diri ke masyarakat, serta semakin menunjukkan kiprahnya di masyarakat, agar di usianya yang telah menginjak 48, PWRI semakin dirasakan manfaatnya, terutama tugas pengabdiannya di lingkungan masyarakat dan pemerintah maupun kepentingan para anggotanya. (*)
Dengan demikian, para anggota PWRI adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman yang cukup matang dan penuh kearifan, apalagi dengan bertambahnya usia maka motivasi yang bersifat materiil telah banyak bergeser ke motivasi yang bersifat spiritual, sehingga apa yang dikerjakannya selalu dengan niat yang ikhlas serta berharap memperoleh ridho Tuhan.
Hal tersebut dikatakan Sekkab Pringsewu Drs.H.Zulkifli Maliki mewakili Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun PWRI ke-48 yang dipusatkan di Kecamatan Adiluwih, Selasa (3/8).
Dikatakannya, peringatan ulang tahun PWRI ini merupakan bentuk penghargaan kepada para pejuang, khususnya para PNS yang telah pensiun, dimana mereka telah mengabdikan dirinya demi kesuksesan peyelenggaran pemerintah dan pembangunan.
“Peringatan HUT PWRI ini disamping sebagai forum silaturahmi, sarana evaluasi dan introspeksi, juga diharapkan sebagai motivasi, dalam upaya mendorong semangat para pengurus dan anggota PWRI. Karenanya, seluruh pengurus dan anggota PWRI Pringsewu untuk tetap memiliki semangat tinggi untuk berkarya di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang lainnya,” katanya.
Lebih lanjut Sekkab berharap organisasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan persatuan para pensiunan PNS ini lebih mensosialisasikan diri ke masyarakat, serta semakin menunjukkan kiprahnya di masyarakat, agar di usianya yang telah menginjak 48, PWRI semakin dirasakan manfaatnya, terutama tugas pengabdiannya di lingkungan masyarakat dan pemerintah maupun kepentingan para anggotanya. (*)
Aparatur Pekon Ikuti Pembinaan Manajerial Pemerintahan
Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah hendaknya diikuti dengan penyiapan sumber daya manusia aparaturnya, serta perubahan ke sistem yang lebih terdesentralisasi adalah sesuatu yang tidak mudah, karena tidak hanya sekedar mengubah pemerintahan, tetapi juga mengubah sikap aparatur yang berorientasi kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah.
Hal tersebut dikatakan Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud saat membuka kegiatan pembinaan aparatur pekon, kelurahan, ketua Badan Hippun Pemekonan (BHP), dan kecamatan se Kabupaten Pringsewu di Vila Novi, Way Sekampung, Sukoharjo, Selasa (3/8).
Dikatakan Pj Bupati, penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, pada dasarnya merupakan bagian dari tuntutan reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998, dimana permasalahan utama yang akan dihadapi dalam perubahan sistem pemerintahan adalah ketidaksiapan aparatur birokrasi yang akan melaksanakan sistem, bukan hanya sekedar sistem yang baru lebih baik atau tidak dibandingkan dengan sistem sebelumnya.
“Birokrasi sebagaimana layaknya organisasi lainnya dari waktu ke waktu akan berubah dan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan menuntut pengorbanan yang sangat besar. Tidak banyak pemerintahan yang secara spontan dapat mengadakan perubahan sesuai dengan keingingan dari masyarakatnya,” katanya.
Menurut Pj Bupati, peranan dan posisi pemerintahan pekon atau kelurahan dengan memperhatikan berbagai kewenangan berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya, dapat dinyatakan sebagai miniatur birokrasi di tingkat nasional, dimana pada pemerintah pekon/kelurahan terdapat unsur kepala pekon/lurah dan perangkatnya yang akan menjalankan berbagai keputusan politik mulai dari tingkat pekon melalui BHP atau sebutan lainnya hingga keputusan politik di tingkat nasional yang turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pekon. Di samping itu, unsur BHP menjadi lembaga yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat yang akan menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan pekon yang akan dijalankan oleh kepala pekon beserta perangkatnya.
“Sebagai Kepala Pekon atau Lurah dan pimpinan maupun anggota BHP pada era sekarang ini sangat membutuhkan kemampuan atau kompetensi teknis dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan. Masyarakat sudah demikian maju dan dapat memberikan pengawasan secara langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan pekon, disamping kualitas pelayanan yang mereka butuhkan dari waktu ke waktu yang semakin kompleks, dengan durasi waktu yang cepat, tepat dan berkualitas. Untuk itu, dibutuhkan unsur pendukung yang kuat dan dapat melaksanakan berbagai fungsi dalam manajemen pemerintahan pekon atau kelurahan. Dengan demikian, maka dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditetapkan bahwa Sekretaris Desa atau Pekon (Carik) adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara keseluruhan pemerintahan pekon perlu melakukan perubahan pola pikir dalam menyelenggarakan tugasnya,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Pj Bupati, perubahan pola pikir seluruh aparatur pemerintah, tidak cukup hanya pada level pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten kota dan kecamatan, tetapi justru sangat dibutuhkan pada tingkatan pemerintahan pekon yang secara langsung berinteraksi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai perubahan tersebut membutuhkan pola pembinaan yang terpadu antara seluruh stakeholder yang terkait dengan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah di tingkat pekon atau kelurahan.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu Syamsul Bachri mengatakan penyelenggaraan tugas-tugas operasional pemerintahan harus diadministrasikan secara efektif agar seluruh aktivitas pemerintahan desa memiliki dokumen formal dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakatm sekaligus sebagai bukti formal penyelenggaraan pemerintahan desa dari waktu ke waktu, yang mencakup administrasi perkantoran, ketatausahaan, administrasi keuangan, pembangunan, produk hukum pemerintahan desa, kependudukan, dan sebagianya.
“Pelaksanaan tugas administratif sering dipandang sebagai pekerjaan staf, padahal memiliki implikasi yang sangat menentukan dalam mewujudkan kinerja organisasi, termasuk kinerja pemerintahan desa,” katanya.
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan desa, kata dia, memerlukan dukungan anggaran yang memadai, agar dapat dilakukan secara efektif.
“Tanpa memiliki dukungna dana yang memadai, pemerintah desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaannya tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga sumber daya lain yang tidak tersedia di desa, dan harus dibiayai dari anggaran pemerintah desa,” ujarnya.
Hadir dalam acara yang akan berlangsung selama 2 hari tersebut, selain Pj Bupati dan jajaran Pemkab Pringsewu, Ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD Pringsewu, para camat, kepala pekon dan lurah, serta para perangkat pekon dan BHP se Kabupaten Pringsewu.
Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setkab Pringsewu Sugesti Hendarto menambahkan, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada pekon atau desa merupakan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan agar urusan pemerintahan tertentu dapat dikelola secara efektif dan efisien.
“Penyerahan wewenang dari Pemkab kepada pekon membutuhkan tingkat kemampuan yang memadai dari kepala pekon dan perangkatnya dalam mengelola urusan pemerintahan tersebut. Terkait hal tersebut, para kepala pekon ataupun lurah serta perangkatnya agar dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan aparatur pekon atau kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari,” tambahnya. (*)
Hal tersebut dikatakan Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud saat membuka kegiatan pembinaan aparatur pekon, kelurahan, ketua Badan Hippun Pemekonan (BHP), dan kecamatan se Kabupaten Pringsewu di Vila Novi, Way Sekampung, Sukoharjo, Selasa (3/8).
Dikatakan Pj Bupati, penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, pada dasarnya merupakan bagian dari tuntutan reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998, dimana permasalahan utama yang akan dihadapi dalam perubahan sistem pemerintahan adalah ketidaksiapan aparatur birokrasi yang akan melaksanakan sistem, bukan hanya sekedar sistem yang baru lebih baik atau tidak dibandingkan dengan sistem sebelumnya.
“Birokrasi sebagaimana layaknya organisasi lainnya dari waktu ke waktu akan berubah dan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan menuntut pengorbanan yang sangat besar. Tidak banyak pemerintahan yang secara spontan dapat mengadakan perubahan sesuai dengan keingingan dari masyarakatnya,” katanya.
Menurut Pj Bupati, peranan dan posisi pemerintahan pekon atau kelurahan dengan memperhatikan berbagai kewenangan berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya, dapat dinyatakan sebagai miniatur birokrasi di tingkat nasional, dimana pada pemerintah pekon/kelurahan terdapat unsur kepala pekon/lurah dan perangkatnya yang akan menjalankan berbagai keputusan politik mulai dari tingkat pekon melalui BHP atau sebutan lainnya hingga keputusan politik di tingkat nasional yang turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pekon. Di samping itu, unsur BHP menjadi lembaga yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat yang akan menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan pekon yang akan dijalankan oleh kepala pekon beserta perangkatnya.
“Sebagai Kepala Pekon atau Lurah dan pimpinan maupun anggota BHP pada era sekarang ini sangat membutuhkan kemampuan atau kompetensi teknis dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan. Masyarakat sudah demikian maju dan dapat memberikan pengawasan secara langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan pekon, disamping kualitas pelayanan yang mereka butuhkan dari waktu ke waktu yang semakin kompleks, dengan durasi waktu yang cepat, tepat dan berkualitas. Untuk itu, dibutuhkan unsur pendukung yang kuat dan dapat melaksanakan berbagai fungsi dalam manajemen pemerintahan pekon atau kelurahan. Dengan demikian, maka dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditetapkan bahwa Sekretaris Desa atau Pekon (Carik) adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara keseluruhan pemerintahan pekon perlu melakukan perubahan pola pikir dalam menyelenggarakan tugasnya,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Pj Bupati, perubahan pola pikir seluruh aparatur pemerintah, tidak cukup hanya pada level pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten kota dan kecamatan, tetapi justru sangat dibutuhkan pada tingkatan pemerintahan pekon yang secara langsung berinteraksi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai perubahan tersebut membutuhkan pola pembinaan yang terpadu antara seluruh stakeholder yang terkait dengan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah di tingkat pekon atau kelurahan.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu Syamsul Bachri mengatakan penyelenggaraan tugas-tugas operasional pemerintahan harus diadministrasikan secara efektif agar seluruh aktivitas pemerintahan desa memiliki dokumen formal dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakatm sekaligus sebagai bukti formal penyelenggaraan pemerintahan desa dari waktu ke waktu, yang mencakup administrasi perkantoran, ketatausahaan, administrasi keuangan, pembangunan, produk hukum pemerintahan desa, kependudukan, dan sebagianya.
“Pelaksanaan tugas administratif sering dipandang sebagai pekerjaan staf, padahal memiliki implikasi yang sangat menentukan dalam mewujudkan kinerja organisasi, termasuk kinerja pemerintahan desa,” katanya.
Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan desa, kata dia, memerlukan dukungan anggaran yang memadai, agar dapat dilakukan secara efektif.
“Tanpa memiliki dukungna dana yang memadai, pemerintah desa tidak akan mampu membiayai program-program pembangunan desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaannya tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga sumber daya lain yang tidak tersedia di desa, dan harus dibiayai dari anggaran pemerintah desa,” ujarnya.
Hadir dalam acara yang akan berlangsung selama 2 hari tersebut, selain Pj Bupati dan jajaran Pemkab Pringsewu, Ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD Pringsewu, para camat, kepala pekon dan lurah, serta para perangkat pekon dan BHP se Kabupaten Pringsewu.
Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setkab Pringsewu Sugesti Hendarto menambahkan, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada pekon atau desa merupakan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan agar urusan pemerintahan tertentu dapat dikelola secara efektif dan efisien.
“Penyerahan wewenang dari Pemkab kepada pekon membutuhkan tingkat kemampuan yang memadai dari kepala pekon dan perangkatnya dalam mengelola urusan pemerintahan tersebut. Terkait hal tersebut, para kepala pekon ataupun lurah serta perangkatnya agar dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan aparatur pekon atau kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari,” tambahnya. (*)
Senin, 02 Agustus 2010
Gaji Ke-13 Sudah Bisa Dicairkan
Kabar gembira bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan hasil kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu dan hasil rapat jajaran Pemda Kabupaten Pringsewu Senin (2/8), pembayaran gaji ke-13 tersebut sudah mulai diproses.
Menurut Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pringsewu Drs.Sugesti Hendarto, proses pencairan gaji ke-13 sudah dapat dimulai saat ini, dimana Pemda Kabupaten Pringsewu sudah menginstruksilan kepada seluruh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemda Kabupaten Pringsewu untuk mempersiapkan langkah-langkah administrasi terkait pencairan gaji ke-13 tersebut.
“ Sebelumnya pihak Kemendagri juga sudah menyetujui peminjaman dana talangan tersebut kepada pihak ke-3. Berdasarkan penjelasan pihak Kemendagri, untuk proses pinjaman dana kepada pihak ke-3, tidak harus melalui persetujuan pihak legislatif karena sifatnya jangka pendek, sedangkan pihak pemberi pinjaman (pihak ke-3) yang meminta syarat harus melalui persetujuan legislatif ,” ujarnya.
Diharapkan pula, lanjut Sugesti Hendarto, semua bendahara satuan kerja yang ada agar segera menyiapkan langkah-langkah proses pencairan dana tersebut, sehingga diharapkan gaji ke-13 tersebut saat menjelang bulan Ramadhan sudah terbayarkan. (*)
Menurut Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pringsewu Drs.Sugesti Hendarto, proses pencairan gaji ke-13 sudah dapat dimulai saat ini, dimana Pemda Kabupaten Pringsewu sudah menginstruksilan kepada seluruh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemda Kabupaten Pringsewu untuk mempersiapkan langkah-langkah administrasi terkait pencairan gaji ke-13 tersebut.
“ Sebelumnya pihak Kemendagri juga sudah menyetujui peminjaman dana talangan tersebut kepada pihak ke-3. Berdasarkan penjelasan pihak Kemendagri, untuk proses pinjaman dana kepada pihak ke-3, tidak harus melalui persetujuan pihak legislatif karena sifatnya jangka pendek, sedangkan pihak pemberi pinjaman (pihak ke-3) yang meminta syarat harus melalui persetujuan legislatif ,” ujarnya.
Diharapkan pula, lanjut Sugesti Hendarto, semua bendahara satuan kerja yang ada agar segera menyiapkan langkah-langkah proses pencairan dana tersebut, sehingga diharapkan gaji ke-13 tersebut saat menjelang bulan Ramadhan sudah terbayarkan. (*)
Sabtu, 31 Juli 2010
BRI Diminta Permudah Masyarakat
Sebagai pembina berbagai sentra industri kecil dan rumah tangga yang sebagian besar berada di perdesaan, BRI Cabang Pringsewu diharapkan dapat ikut mengentaskan ekonomi rakyat yang sebagian besar tinggal di perdesaan.
“Masyarakat hendaknya dipermudah dalam mendapatkan pinjaman kredit maupun bentuk-bentuk pelayanan perbankan lainnya,” pinta Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pringsewu Drs.H.Zulkifli Maliki, mewakili Pj Bupati Pringsewu saat membuka pesta rakyat Simpedes BRI Cabang Pringsewu di Lapangan Kuncup Pringsewu Barat, Sabtu (31/7).
BRI sebagai bank milik pemerintah yang menduduki peringkat pertama, kata Zulkifli Maliki, melalui salah satu produk unggulannya berupa Simpedes, diharapkan dapat mengemban fungsinya dengan baik dan konsisten, apalagi BRI Cabang Pringsewu memiliki wilayah kerja yang cukup luas yang mencakup 2 kabupaten, yaitu Pringsewu dan Tanggamus, sehingga peluang-peluang tersebut dapat pula dimanfaatkan dengan baik dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Satu kebanggaan bagi kita sebagai bangsa, bahwasanya sistem ekonomi kerakyatan kita yang berbasis kebersamaan dalam wadah koperasi, ternyata telah menarik perhatian dari sejumlah negara berkembang, bahkan mereka juga banyak belajar dan mengadopsi dari negara kita, khususnya dalam rangka pengentasan ekonomi perdesaan,” ujarnya
Dikatakan Sekkab, Pesta Rakyat Simpedes merupakan salah satu kegiatan yang strategis dalam rangka menjalin komunikasi, baik antara pihak perbankan dengan nasabah, maupun antara pihak produsen dengan konsumen, sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan gairah ekonomi dan usaha.
“Terlebih lagi di Kabupaten Pringsewu yang memang memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan,” katanya.
Dalam acara Pesta Rakyat Simpedes BRI Pringsewu 2010 yang digelar selama 2 hari, yang diakhiri dengan penarikan undian Simpedes, Pimpinan BRI Cabang Pringsewu Hutabarat mengungkapkan BRI Cabang Pringsewu akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya dengan membuka Teras BRI di Kecamatan Talangpadang dan Gisting.
“Selain itu juga akan dibuka BRI Cabang Pembantu di Kecamatan Kotaagung,” ungkapnya. (*)
Kamis, 29 Juli 2010
Rapemda Pringsewu Sebarkan Informasi Pembangunan
Sebagai upaya untuk menyebar luaskan informasi kegiatan kepala daerah dan kegiatan pemerintahan, maupun informasi pembangunan di Kabupaten Pringsewu, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu menyelenggarakan siaran radio daerah.
Menurut Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setdakab Pringsewu Drs.Sugesti Hendarto, radio yang diberi nama Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu atau dikenal sebagai Rapemda 107 FM, untuk sementara melakukan siaran dari jam 7 pagi, hingga jam 5 sore di setiap hari kerja, dengan lokasi studio berada di salah satu ruangan Bagian Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Pringsewu.
“Rapemda memang dikelola oleh jajaran Bagian Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu, dengan tenaga penyiar dari sejumlah staf Bagian Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu. Diantaranya ada juga yang sebelumnya berpengalaman selama bertahun-tahun di radio siaran,” katanya.
Dikatakan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu, Rapemda FM Pringsewu mempunyai visi ‘Menjadi media penyebaran informasi pemerintahan maupun pembangunan di Kabupaten Pringsewu’, dengan beberapa misi diantaranya untuk menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat dengan siaran yang mendidik dan informatif, meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dengan siaran bercorak etnik,disamping memberikan pemahaman kepada masyarakat akan program-program yang telah, sedang, maupun akan dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
“Yang jelas Rapemda Kabupaten Pringsewu memberikan hiburan yang murah namun bermanfaat. Dan, Alhamdulillah, respon masyarakat sangat bagus, terbukti dengan banyaknya telepon dan SMS yang masuk ke studio,” ujarnya.
Sejumlah program unggulan yang dikemas Rapemda FM Pringsewu, lanjut Sugesti, diantaranya adalah Spirit Jejama Secancanan, Linmas (Lagu Indah Masa Silam), Rapel Dangdut (Rapemda Lagu-lagu Dangdut), dan juga siaran daerah Lampung yang terkemas dalam acara Ngandan Puakhi, dan sejumlah acara lainnya, dengan komposisi lagu Pop Indonesia (60 %), Barat (10 %), Dangdut (10 %), dan etnik (20 %). (*)
Rabu, 28 Juli 2010
Bupati Hadiri Wisuda STKIP & STIE Pringsewu
Sarjana Diharapkan Dapat Ciptakan Lapangan Kerja
Di era globalisasi sekarang ini, jumlah kelulusan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi, baik Negeri maupun Swasta, jauh melampaui peluang kerja yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan membengkaknya angka pengangguran di negara kita.
Namun demikian, kita tidak boleh menyerah dengan situasi dan kondisi seperti ini, dengan terus berjuang dan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.
Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu Helmi Machmud saat menghadiri acara wisuda mahasiswa STKIP dan STIE Muhammadiyah Pringsewu di kampus tersebut, Rabu (28/7).
Dikatakan Pj Bupati, para mahasiswa yang telah diwisuda tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran yang menimpa bangsa ini dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkannya.
“Identifikasi kekuatan dan kelemahan diri saudara sendiri, sekaligus lakukan analisis berbagai faktor eksternal yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan saudara, kemudian berdayakan diri dengan menggali kemampuan dan bakat diri,” katanya.
Dengan gelar akademik, lanjut bupati, kita memiliki kesempatan lebih banyak untuk berkiprah, meniti karir dan menatap masa depan yang lebih baik serta berperan aktif dalam membangun bangsa dan Negara.
“Dengan kondisi negara kita yang masih belum pulih dari keterpurukan adalah peluang besar bagi kita untuk bersama-sama membangun kembali citra bangsa ini, tidak dengan suara-suara keras atau dengan perlawanan fisik, melainkan dengan sumbangan pemikiran dan pekerjaan yang kongkret bagi bangsa ini. Masyarakat menunggu peran dari para sarjana untuk mampu mengatasi masalah kemasyarakatan dengan tindakan nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kopertis Wilayah II Palembang Dr.Dyah Natalisa, MBA dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, sedikitnya ada 207 perguruan tinggi swasta (PTS) yang tergabung dalam Kopertis Wilayah II Palembang, yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.
“Sedangkan di Provinsi lampung sendiri terdapat 72 perguruan tinggi swasta yang tergabung di Kopertis Wilayah II Palembang,” ungkapnya.
Hadir dalam acara wisuda STKIP dan STIE Muhammadiyah Pringsewu, sejumlah pejabat Pemkab Pringsewu, anggota DPRD Pringsewu, Ketua Wilayah Muhammadiyah Lampung, sejumlah pengurus cabang Muhammadiyah kabupaten dan kota, serta ratusan undangan lainnya. (*/humas/anton)
Anggota DPRD Lampung Reses Di Pringsewu
Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) terus berupaya mengejar ketertinggalannya dengan daerah-daerah lain, dimana salah satu upaya untuk memajukan daerah ini adalah dengan memacu percepatan pembangunan di segala bidang, bukan saja pembangunan fisik namun juga pembangunan bidang spiritual.
Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu Helmi Machmud dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pringsewu Zulkifli Maliki, dalam acara reses anggota DPRD Provinsi Lampung, bertempat di aula GSG Kecamatan Pagelaran, Rabu (28/7).
Salah satu kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Pringsewu saat ini, kata dia, diantaranya adalah telah dimulainya pembangunan Pusat Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yang berada di atas tanah hibah masyarakat di 4 pekon, yaitu masing-masing Pekon Yogyakarta, Kediri, Bulukarto, dan Pekon Bulurejo seluas lebih dari 46,317 hektar, dimana masterplannya sudah disetujui oleh Gubernur Lampung.
“Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010 telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Pendidikan, yang saat ini sedang dilakukan pekerjaannya untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), dan perpustakaan sekolah,” katanya.
Kabupaten Pringsewu, lanjut dia, merupakan satu-satunya DOB yang mendapat DAK Pendidikan tersebut. Selain itu, Kabupaten Pringsewu juga menerima DAK Bidang Pekerjaan Umum untuk pembangunan tahap awal perkantoran pemda, jembatan maupun jalan, serta DAK Bidang Kesehatan bagi pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dimana saat ini semua pengerjaannya juga sedang dilaksanakan.
“Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, tugas sebagai Penjabat Bupati Pringsewu, selain menjalankan pemerintahan dengan membentuk struktur organisasi pemerintahan, adalah memfasilitasi terbentuknya lembaga legislatif DPRD Kabupaten Pringsewu. Alhamdulillah, beberapa waktu lalu juga telah terbentuk dan para anggota DPRD Kabupaten Pringsewu juga telah dilantik, termasuk saat ini telah terbentuk pula Sekretariat KPUD Kabupaten Pringsewu berikut personilnya, dan tinggal menunggu pengisian anggota atau komisioner,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Pj Bupati melalui Sekkab Pringsewu, beberapa tugas pokok dia sebagai Pj Bupati Pringsewu sudah dilaksanakan sehingga tinggal satu agenda lagi yang belum terlakasana, yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang pertama.
“Mengingat masa jabatan yang akan berakhir karena memasuki masa pensiun, sehingga agenda Pemilukada pertama di Kabupaten Pringsewu kemungkinan besar akan dilaksanakan oleh Penjabat Bupati selanjutnya,” ujarnya.
Kabupaten Pringsewu hingga usianya yang akan memasuki tahun kedua, lanjut Pj Bupati, sampai saat ini belum dilakukan penyerahan aset dari kabupaten induk (Tanggamus), kepada Kabupaten Pringsewu.
“Kami atas nama Pemkab Pringsewu mengharapkan bantuan dari anggota DPRD Provinsi Lampung kiranya dapat mendorong dan memfasilitasi agar dapat dilakukan penyerahan aset tersebut secepatnya, demi kelancaran dan percepatan pembangunan di Kabupaten Pringsewu,” lanjutnya.
Terkait belum dibayarkan gaji ke-13 bagi di daerah ini, diungkapkannya karena disebabkan Alokasi Dana Umum (DAU) yang diterima Kabupaten Pringsewu jika mengacu kepada jumlah pegawai maupun penduduk Pringsewu masih terdapat kekurangan.
“Untuk itu Pemkab Pringsewu berupaya agar gaji ke-13 tersebut dapat dibayarkan, dengan meminjam dana talangan pihak ke-3, dimana Bank Lampung telah menunjuk Bank Jabar untuk dapat meminjami dana tersebut, dan pihak Kementerian Dalam Negeri juga telah menyetujuinya, dengan persyaratan persetujuan dari pihak legislatif. Untuk itu, agar Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung dapat mengupayakan kekurangan DAU tersebut ke pemerintah pusat, agar pembagian DAU ini memenuhi asas proporsional,” tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Forum 313 Abdullah Fadri Auli mengatakan, tujuan diadakannya kunjungan reses anggota DPRD Provinsi Lampung yang tergabung dalam Forum 313 ke Kabupaten Pringsewu ini, adalah untuk menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat Kabupaten Pringsewu.
Kegiatan reses anggota anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu tersebut, dihadiri sejumlah legislator yang tergabung dalam Forum 313, diantaranya Abdullah Fadri Auli, Darwin Rusli Nur, Firman, Nur Zaeni, M.Yusuf Wibisono, Misri Jaya Latief, Palgunadi, Hari, Hj.Nenden, Hj.Wardiati, Sri Dahliawati, dan Indra Ismail.
“Nantinya hasil reses ini akan kami laporkan ke pimpinan DPRD, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan masukan ke pihak Pemerintah Provinsi Lampung, guna menentukan arah kebijakan kedepan,” ujarnya.
Kabag Humas dan Protokol Setdakab Pringsewu Drs.Sugesti Hendarto mengatakan, Pemkab Pringsewu menyambut baik diadakannya kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung di Kabupaten Pringsewu.
“Diharapkan para anggota DPRD Provinsi Lampung dapat melihat kondisi ril maupun aspirasi dari masyarakat Pringsewu guna disampaikan kepada pengambil kebijakan yang ada di tingkat provinsi, sehingganya dapat membawa manfaat bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Pringsewu ini,” tambahnya. (*)
Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu Helmi Machmud dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pringsewu Zulkifli Maliki, dalam acara reses anggota DPRD Provinsi Lampung, bertempat di aula GSG Kecamatan Pagelaran, Rabu (28/7).
Salah satu kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Pringsewu saat ini, kata dia, diantaranya adalah telah dimulainya pembangunan Pusat Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yang berada di atas tanah hibah masyarakat di 4 pekon, yaitu masing-masing Pekon Yogyakarta, Kediri, Bulukarto, dan Pekon Bulurejo seluas lebih dari 46,317 hektar, dimana masterplannya sudah disetujui oleh Gubernur Lampung.
“Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010 telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Pendidikan, yang saat ini sedang dilakukan pekerjaannya untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), dan perpustakaan sekolah,” katanya.
Kabupaten Pringsewu, lanjut dia, merupakan satu-satunya DOB yang mendapat DAK Pendidikan tersebut. Selain itu, Kabupaten Pringsewu juga menerima DAK Bidang Pekerjaan Umum untuk pembangunan tahap awal perkantoran pemda, jembatan maupun jalan, serta DAK Bidang Kesehatan bagi pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dimana saat ini semua pengerjaannya juga sedang dilaksanakan.
“Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, tugas sebagai Penjabat Bupati Pringsewu, selain menjalankan pemerintahan dengan membentuk struktur organisasi pemerintahan, adalah memfasilitasi terbentuknya lembaga legislatif DPRD Kabupaten Pringsewu. Alhamdulillah, beberapa waktu lalu juga telah terbentuk dan para anggota DPRD Kabupaten Pringsewu juga telah dilantik, termasuk saat ini telah terbentuk pula Sekretariat KPUD Kabupaten Pringsewu berikut personilnya, dan tinggal menunggu pengisian anggota atau komisioner,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut Pj Bupati melalui Sekkab Pringsewu, beberapa tugas pokok dia sebagai Pj Bupati Pringsewu sudah dilaksanakan sehingga tinggal satu agenda lagi yang belum terlakasana, yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang pertama.
“Mengingat masa jabatan yang akan berakhir karena memasuki masa pensiun, sehingga agenda Pemilukada pertama di Kabupaten Pringsewu kemungkinan besar akan dilaksanakan oleh Penjabat Bupati selanjutnya,” ujarnya.
Kabupaten Pringsewu hingga usianya yang akan memasuki tahun kedua, lanjut Pj Bupati, sampai saat ini belum dilakukan penyerahan aset dari kabupaten induk (Tanggamus), kepada Kabupaten Pringsewu.
“Kami atas nama Pemkab Pringsewu mengharapkan bantuan dari anggota DPRD Provinsi Lampung kiranya dapat mendorong dan memfasilitasi agar dapat dilakukan penyerahan aset tersebut secepatnya, demi kelancaran dan percepatan pembangunan di Kabupaten Pringsewu,” lanjutnya.
Terkait belum dibayarkan gaji ke-13 bagi di daerah ini, diungkapkannya karena disebabkan Alokasi Dana Umum (DAU) yang diterima Kabupaten Pringsewu jika mengacu kepada jumlah pegawai maupun penduduk Pringsewu masih terdapat kekurangan.
“Untuk itu Pemkab Pringsewu berupaya agar gaji ke-13 tersebut dapat dibayarkan, dengan meminjam dana talangan pihak ke-3, dimana Bank Lampung telah menunjuk Bank Jabar untuk dapat meminjami dana tersebut, dan pihak Kementerian Dalam Negeri juga telah menyetujuinya, dengan persyaratan persetujuan dari pihak legislatif. Untuk itu, agar Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung dapat mengupayakan kekurangan DAU tersebut ke pemerintah pusat, agar pembagian DAU ini memenuhi asas proporsional,” tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Forum 313 Abdullah Fadri Auli mengatakan, tujuan diadakannya kunjungan reses anggota DPRD Provinsi Lampung yang tergabung dalam Forum 313 ke Kabupaten Pringsewu ini, adalah untuk menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat Kabupaten Pringsewu.
Kegiatan reses anggota anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu tersebut, dihadiri sejumlah legislator yang tergabung dalam Forum 313, diantaranya Abdullah Fadri Auli, Darwin Rusli Nur, Firman, Nur Zaeni, M.Yusuf Wibisono, Misri Jaya Latief, Palgunadi, Hari, Hj.Nenden, Hj.Wardiati, Sri Dahliawati, dan Indra Ismail.
“Nantinya hasil reses ini akan kami laporkan ke pimpinan DPRD, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan masukan ke pihak Pemerintah Provinsi Lampung, guna menentukan arah kebijakan kedepan,” ujarnya.
Kabag Humas dan Protokol Setdakab Pringsewu Drs.Sugesti Hendarto mengatakan, Pemkab Pringsewu menyambut baik diadakannya kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung di Kabupaten Pringsewu.
“Diharapkan para anggota DPRD Provinsi Lampung dapat melihat kondisi ril maupun aspirasi dari masyarakat Pringsewu guna disampaikan kepada pengambil kebijakan yang ada di tingkat provinsi, sehingganya dapat membawa manfaat bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Pringsewu ini,” tambahnya. (*)
Senin, 26 Juli 2010
PWRI Harus Jadi Pengayom Masyarakat
Meskipun anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) sudah dalam kategori lanjut usia, namun potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki anggota PWRI masih dapat memberikan kontribusi, sehingga masih mampu merumuskan ide-ide kreatif dan inovatif, dalam upaya memacu kembali semangat untuk meningkatkan kinerja seluruh jajaran PWRI, baik untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan anggota dan organisasi, maupun dalam membantu pemerintah, dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.
Hal tersebut ditegaskan Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu Helmi Machmud dalam kata sambutan yang dibacakan Asisten III Setdakab Pringsewu Syahlulsyah, SH, MH dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PWRI ke-48 tingkat Ranting Kecamatan Pringsewu di markas ranting setempat, Senin (26/7).
Ditegaskannya, potensi PWRI dipandang sangat penting untuk diberdayakan terus, karena bila hal ini dapat dilakukan, maka potensi yang dimiliki anggota-anggota PWRI Kecamatan Pringsewu, dapat menjadi sebuah kekuatan yang besar, dalam rangka mengisi pembangunan, baik di pemerintahan maupun sosial kemasyarakatan.
“Saya yakin hasilnya akan mampu membuat pembangunan di Kecamatan Pringsewu khususnya, serta Kabupaten Pringsewu pada umumnya dapat mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Melalui momentum peringatan HUT PWRI ke-48 kali ini, kata Pj Bupati, diharapkan segenap pensiunan pegawai negeri baik yang terdaftar secara resmi sebagai pengurus PWRI dan anggota, maupun yang tidak terdaftar, agar senantiasa memposisikan diri sebagal pengayom dan penyejuk dalam masyarakat.
“Semua aktivitas, gerak langkah dan ucapan, diupayakan senantiasa berorientasi kepada hal-hal yang positif, mampu membangun dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama, tidak membedakan suku, agama, etnis dan budaya, dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban,” ujarnya.
Apabila misi ini dapat diaplikasikan oleh seluruh anggota PWRI dan seluruh Pensiunan Pegawai Negeri sebagai bagian dari masyarakat, lanjutnya, persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat yang bermuara kepada keamanan dan ketertiban daerah khususnya, dan nasional pada umumnya, senantiasa dapat terpelihara.
“Hal ini saya tekankan, mengingat di dalam wadah PWRI inilah, bergabungnya para pemikir, perumus dan pelaksana pemerintahan, pembangunan, serta penggerak pemberdayaan masyarakat, bahkan beberapa di antaranya, sebagai motor penggerak pemikiran inovatif dalam eskalasi pemerintahan di Pringsewu. Hasil karya yang telah dirintis dan dilaksanakan tersebut, saat ini dirasakan manfaatnya, dan memberikan arah serta langkah generasi penerus, di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, maupun di lingkungan Kecamatan Pringsewu, sehingga menjadi lebihmudah dan ringan,” tandasnya.
Ketua PWRI Ranting Kecamatan Pringsewu Syamsudin, BA mengungkapkan, saat ini anggota PWRI yang tercatat di pengurus ranting mencapai 240 orang, sementara yang aktif hanya sekitar 50 persennya saja, dengan kegiatan diantaranya koperasi simpan pinjam, arisan, serta posyandu lanjut usia (lansia).
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar (PB) PWRI Pusat Drs.Rohadi dalam sambutan yang dibacakan pengurus cabang PWRI Kabupaten Pringsewu H.Lestari mengatakan, sebagai sesepuh bangsa, usia boleh saja menyusut namun semangat pengabdian dan tanggung jawab tidak boleh luntur.
“Jadikan momentum HUT PWRI ke-48 yang bertema ‘PWRI Mendorong Pemerintah Untuk mampu Menjamin Kehidupan Tata Tenteram Karta Raharja Bagi Seluruh Rakyatnya’ sebagai tahun perjuangan,” katanya.
Acara peringatan HUT PWRI ke-48 Ranting Kecamatan Pringsewu yang juga dihadiri Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Pringsewu Drs.Ben Keda, Kabag Kesejahteraan Sosial Setdakab Pringsewu Yus Amri, S.Sos, jajaran PD PWRI Provinsi Lampung, PC PWRI Kabupaten Pringsewu, dan ratusan anggota tersebut, juga dilakukan ritual pemotongan nasi tumpeng oleh Asisten III Setdakab Pringsewu Syahlulsyah, SH, MH. (*)
Pemkab Pringsewu Senam Bersama
Kegiatan senam bersama dalam rangka ‘Gerakan Nasional Pencegahan Osteoporosis’ digelar jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pringsewu, dan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu Drs.Zulkifli Maliki di halaman Pendopo Kabupaten Pringsewu, Sabtu (24/7).
Dalam kata sambutannya, Sekda Kabupaten Pringsewu Drs.Zulkifli Maliki mengatakan Osteoporosis yang selama ini selalu diidentikkan sebagai penyakit orang tua, ternyata tanpa olahraga yang teratur juga bisa menyerang usia muda.
“Kesibukan dan rutinitas sehari-hari terkadang membuat orang berpikir dua kali untuk melakukan olahraga, karena selain waktu yang sempit, berolahraga dianggap kegiatan yang melelahkan. Padahal dengan olahraga yang teratur, banyak sekali penyakit yang dapat dicegah,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata sekda, kegiatan senam bersama tersebut, sesuai instruksi Ibu Negara Ani Yudhoyono, menjadi awal dari pemikiran kita untuk senantiasa menjaga kesehatan baik secara individu maupun bersama-sama, agar tubuh kita tetap fit dan prima, sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan lebih maksimal. (*)
Minggu, 25 Juli 2010
STAND KABUPATEN PRINGSEWU DI LAMPUNG FAIR 2010
Gubernur Lampung Sjachroedin ZP didampingi Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud saat mengunjungi stand Kabupaten Pringsewu pada pembukaan Lampung Fair 2010, Jumat (23/7) malam.Kemendagri Setujui Pringsewu Pinjam Dana Bank Jabar
Terkait rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu melakukan pinjaman dana kepada pihak ke-3 untuk merealisasikan pembayaran gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pringsewu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Setdakab Pringsewu telah berkonsultasi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan diterima oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penerimaan dan Aset Daerah Doni di Jakarta belum lama ini.
Menurut Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pringsewu Drs.Sugesti Hendarto, dalam pertemuan di Kemendagri tersebut, pihak Ditjen Penerimaan dan Aset Daerah Kemendagri menyatakan persetujuannya atas rencana Pemkab Pringsewu untuk melakukan pinjaman dana kepada pihak ke-3 guna menutupi kekurangan dana di APBD guna membayar gaji ke-13 PNS tersebut.
"Tidak perlu harus menunggu perangkat DPRD definitif terlebih dahulu, yang penting persetujuannya melalui sidang paripurna. Jadi tinggal bagaimana DPRD-nya saja," katanya, menirukan ucapan Dirjen Penerimaan dan Aset Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut.
Kabupaten Pringsewu, kata dia, tidak ada masalah dengan hukum atas anggaran yang ada di APBD Kabupaten Pringsewu.
"Sehingga akan segera dilakukan proses pinjaman dana kepada Bank Jabar, yang telah ditunjuk oleh pihak Bank Lampung, dengan menyertakan surat keterangan tidak ada masalah dengan hukum pada APBD Kabupaten Pringsewu, dengan surat keterangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Kabupaten Pringsewu," pungkasnya. (*)
Menurut Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pringsewu Drs.Sugesti Hendarto, dalam pertemuan di Kemendagri tersebut, pihak Ditjen Penerimaan dan Aset Daerah Kemendagri menyatakan persetujuannya atas rencana Pemkab Pringsewu untuk melakukan pinjaman dana kepada pihak ke-3 guna menutupi kekurangan dana di APBD guna membayar gaji ke-13 PNS tersebut.
"Tidak perlu harus menunggu perangkat DPRD definitif terlebih dahulu, yang penting persetujuannya melalui sidang paripurna. Jadi tinggal bagaimana DPRD-nya saja," katanya, menirukan ucapan Dirjen Penerimaan dan Aset Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut.
Kabupaten Pringsewu, kata dia, tidak ada masalah dengan hukum atas anggaran yang ada di APBD Kabupaten Pringsewu.
"Sehingga akan segera dilakukan proses pinjaman dana kepada Bank Jabar, yang telah ditunjuk oleh pihak Bank Lampung, dengan menyertakan surat keterangan tidak ada masalah dengan hukum pada APBD Kabupaten Pringsewu, dengan surat keterangan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Kabupaten Pringsewu," pungkasnya. (*)
Gaji Ke-13 Direalisasikan Secepatnya 
Berdasarkan APBD Kabupaten Pringsewu 2010 baik murni maupun perubahannya yang telah disetujui oleh Gubernur Provinsi Lampung, telah menampung untuk pembayaran gaji ke-13 PNS Kabupaten Pringsewu.
Namun demikian, Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan komponen utama untuk pembayaran gaji PNS yang ditetapkan pemerintah pusat hanya sebesar Rp.220.812.419.000 hanya cukup untuk membayar gaji PNS selama 12 bulan.
“Maka dengan adanya kebijakan pemerintah untuk pembayaran gaji ke-13 PNS, Pemkab Pringsewu mengalami kekurangan dana sebesar Rp.18 milyar,” kata Kabag Humas dan Protokol Setdakab Pringsewu Drs.Sugesti Hendarto, kemarin.
Atas dasar kekurangan anggaran tersebut, kata Sugesti, Pemkab Pringsewu telah melakukan langkah-langkah, diantaranya meminta bantuan gubernur untuk memfasilitasi dengan Pemkab Tanggamus sebagai kabupaten induk, karena sesuai dengan Perpres RI No.53/2009 tentang DAU provinsi, kabupaten dan kota tahun 2010 disebutkan bahwa DAU kabupaten induk (Tanggamus) masih termasuk alokasi DAU daerah pemekaran, serta perhitungan DAU daerah pemekaran dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.
“Pemkab Pringsewu berdasarkan keputusan gubernur Lampung nomor G/457/B.VI/HK/2010 tertanggal 9 Juli 2010 tentang evaluasi rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang perubahan APBD Kabupaten Pringsewu 2010 akan melakukan pinjaman daerah kepada pihak ke-3 (Bank Lampung atau Bank Jabar) untuk menutupi defisit anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Atas dasar tersebut, lanjut Sugesti Hendarto, gaji ke-13 PNS Kabupaten Pringsewu akan tetap dibayarkan dan direalisasikan kepada PNS, meskipun tidak tepat waktu.
“Untuk itu kepada semua PNS Kabupaten Pringsewu agar dapat bersabar. Yakinlah, gaji ke-13 akan segera direalisasikan secepatnya,” tandasnya. (*)
Kantor Pemkab Kembali Diekspos
Masterplan perkantoran Pemkab Pringsewu, Kamis (22/7) kembali diekspos di hadapan Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud dan jajaran pemkab, anggota DPRD serta tokoh masyarakat setempat bertempat di Hotel Balong Kuring Pringsewu. Masterplan tersebut sebelumnya juga sudah disetujui oleh gubernur Lampung Sjachroedin ZP.
Menurut Kabag Humas dan Protokol Setdakab Pringsewu Sugesti Hendarto, menurut Permen PU No.45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, wujud arsitektur gedung kantor pemerintah harus mencerminkan fungsi sebagai bangunan gedung negara yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungan.
“Selain itu harus efisien dalam penggunaan sumber daya pemanfaatan dan pemeliharaan dan memenuhi tuntutan sosial budaya setemat,” ujarnya.
Selain itu, kata Sugesti Hendarto, prinsip bangunan negara sesuai azas perencanaan, bangunan gedung pemerintah hendaknya fungsional, efisien , menarik tetapi tidak berlebihan.
“Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan kepada kemewahan material, namun pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan sosial bangunan, dengan batasan tidak mengganggu produktifitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan diusahakan serendah mungkin,” katanya.
Dalam rencana pembangunan Kantor Pemkab Pringsewu nantinya, sambung Sugesti Hendarto, secara umum penampilan bangunan kantor bupati sebagai bangunan layanan publik juga menggunakan pendekatan filosofis dengan memahami motto daerah setempat, yakni Jejama Secancanan yang berarti saling bekerjasama , bahu membahu satu sama lain guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*)Kamis, 22 Juli 2010
Sang Juara Kembali ke Bumi Jejama Secancanan
PRINGSEWU – Kembalinya sang juara ke Bumi Jejama Secancanan disambut dengan penuh suka cita oleh seluruh warga. Irfan Haris yang mewakili Indonesia dalam mengikuti International Biology Olimpiad (IBO) di Changwon, Korea Selatan kembali ke Kabupaten Pringsewu dengan berkalungkan medali emas. Hal ini mengundang kegembiraan bagi warga Kabupaten Pringsewu. Baik pemerintah Kabupaten Pringsewu, SMAN 1 Pringsewu —tempat ia bersekolah--, maupun warga masyarakat Kabupaten Pringsewu.
Kedatangan Irfan Haris disambut oleh Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Lampung, Rektor Universitas Lampung, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu, beserta Fokorpimda Kabupaten Pringsewu serta masyarakat Kabupaten Pringsewu di Hotel Balongkuring, Rabu (21/7).
Penyambutan tersebut berlangsung meriah dengan meng-arak Irfan Haris dari Balong Kuring menuju SMA N 1 Pringsewu.
Gubernur Provinsi Lampung Sjachroedin ZP, dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat Bupati Pringsewu Helmi Machmud mengatakan bahwa kemenangan Irfan Haris dalam Olimpiade Biologi Tingkat Internasional merupakan suatu kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung.
“Prestasi yang diraih siswa kelas XII SMA N 1 Pringsewu ini membanggakan seluruh masyarakat Provinsi Lampung, bahkan Indonesia karena berhasil dengan gemilang menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional”, tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Helmi, keberhasilan yang diraih Irfan Haris diharapkan dapat dicontoh oleh para siswa di Kabupaten Pringsewu.
“Saya yakin masih banyak siswa-siswi di daerah ini yang memiliki kemampuan yang cukup baik, untuk itu agar prestasi yang membanggakan seperti Irfan Haris ini patut dicontoh,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Pringsewu Drs. Samsir Kasim, yang ikut mendampingi Irfan Haris ke Changwon,Korea Selatan, mengatakan bahwa di sela-sela kegiatan IBO tersebut beliau beserta rombongan juga sempat mengenalkan Kabupaten Pringsewu, baik potensi alam maupun budayanya kepada beberapa perwakilan negara yang mengikuti IBO.
“Kami juga sempat mengenalkan potensi alam serta kebudayaan yang dimiliki Bumi Jejama Secancanan kepada teman-teman peserta IBO di Korsel, harapannya agar kita di kenal di seluruh dunia, dan nantinya akan ada investor-investor yang tertarik ke Pringsewu”, kata Samsir.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut juga berlangsung launching logo SMA N 1 Pringsewu, penyematan batik untuk siswa SMA N 1 Pringsewu, serta penyerahan kendaraan operasional untuk Kepala SMA N 1 Pringsewu dari alumni dan komite SMA N 1 Pringsewu melalui Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Sugeng P Hariyanto.
Di tempat terpisah Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setdakab Pringsewu Drs. Sugesti Hendarto mengaku sangat bangga dengan keberhasilan Irfan Haris, karena dapat membawa nama baik Kabupaten Pringsewu ke tingkat Internasional.
“Keberhasilan ini semakin menunjukkan Kabupaten Pringsewu yang sejak dulu terkenal sebagai Kabupaten Pendidikan”,tambahnya.(*)
Senin, 19 Juli 2010
Melalui Pelajar SMAN 1 Pringsewu Indonesia Raih Medali Emas Di IBO Korea Selatan
Irfan Haris, pelajar SMA Negeri 1 Pringsewu yang berhasil meraih medali emas dalam Olimpiade Biologi Internasional (International Biology Olympiad IBO) ke-21 yang berlangsung di Changwon, Korea Selatan, 10-18 Juli 2010 lalu, hari ini kembali ke Bumi Jejama Secancanan Kabupaten Pringsewu, setelah kemarin (19/7) tiba di tanah air dan disambut dan bertemu dengan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
Irfan Haris, hari ini akan disambut oleh Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud beserta jajaran Pemkab Pringsewu di Hotel Balong Kuring, dan selanjutnya akan diarak keliling kota Pringsewu.
Menurut Kabag Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu, Tim IBO Indonesia mengirimkan sebanyak empat siswa hasil seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2009.
"Salah satunya adalah Irfan Haris pelajar SMA Negeri 1 Pringsewu yang ternyata berhasil menyabet medali emas di ajang tingkat dunia tersebut,” katanya.
Tahun lalu, lanjut Sugesti, di IBO ke-20 yang digelar di Tsukuba, Jepang, Irfan Haris berhasil meraih medali perak, dari empat pelajar yang mewakili Indonesia, yaitu Anugerah Erlaut (SMA Kharisma Bangsa Tangerang Banten, yang berhasil mempersembahkan satu medali medali emas untuk Indonesia, Irfan Haris (SMAN 1 Pringsewu Lampung) mendapat medali perak dengan prestasi ranking kedua dari semua peraih perak, serta Elbert Wijaya (SMAK I Penabur Jakarta) dengan meraih medali perunggu. (*)
Irfan Haris, hari ini akan disambut oleh Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud beserta jajaran Pemkab Pringsewu di Hotel Balong Kuring, dan selanjutnya akan diarak keliling kota Pringsewu.
Menurut Kabag Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu, Tim IBO Indonesia mengirimkan sebanyak empat siswa hasil seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2009.
"Salah satunya adalah Irfan Haris pelajar SMA Negeri 1 Pringsewu yang ternyata berhasil menyabet medali emas di ajang tingkat dunia tersebut,” katanya.
Tahun lalu, lanjut Sugesti, di IBO ke-20 yang digelar di Tsukuba, Jepang, Irfan Haris berhasil meraih medali perak, dari empat pelajar yang mewakili Indonesia, yaitu Anugerah Erlaut (SMA Kharisma Bangsa Tangerang Banten, yang berhasil mempersembahkan satu medali medali emas untuk Indonesia, Irfan Haris (SMAN 1 Pringsewu Lampung) mendapat medali perak dengan prestasi ranking kedua dari semua peraih perak, serta Elbert Wijaya (SMAK I Penabur Jakarta) dengan meraih medali perunggu. (*)
Samsat Pembantu Pringsewu Siap Jadi Samsat Penuh
Pemkab Pringsewu terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan status Samsat Pembantu Pringsewu menjadi Samsat penuh.
Senin (19/7), bertempat di Hotel Balong Kuring Pringsewu, Pemkab Pringsewu yang dipimpin Pj Bupati Helmi Machmud mengadakan rapat pembahasan rencana peningkatan status Samsat Pringsewu bersama Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, Pemkab Tanggamus, Jasa Raharja, serta instansi terkait lainnya.
Pj Bupati Pringsewu saat memimpin rapat tersebut mengatakan, rencana peningkatan status Samsat Pembantu Pringsewu menjadi Samsat penuh, adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak di wilayah Kabupaten Pringsewu.
“Untuk pembentukan kantor Samsat yang representatif, Pemkab Pringsewu telah menyediakan lahan seluas lebih kurang 3.990 m2 di Pringsewu Timur, yang akan dihibahkan ke Pemprov Lampung,” ujarnya.
Untuk sementara, kata Pj Bupati, Pemkab Pringsewu telah menyiapkan bangunan gedung yang akan digunakan sebagai kantor pelayanan Samsat Pringsewu, sebelum gedung kantor Samsat yang baru dibangun.
“Saat ini jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Pringsewu mencapai 63.737 unit, terdiri kendaraan roda dua sebanyak 59.149 unit, roda empat sebanyak 3.502 unit, serta roda enam sebanyak 1.087 unit,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Kadis Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Rejab mengatakan pihaknya sangat mendukung peningkatan status Samsat Pembantu Pringsewu menjadi Samsat penuh.
“Dana sudah diplot dan sudah bisa dibangun pada tahun 2011,” katanya.
Sedangkan Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung yang diwakili Kasubdit Registrasi dan Identifikasi AKBP Heri mengatakan pihaknya setuju dan tidak masalah.
“Namun harus jelas mengenai lokasi kantornya, dan segala sarana dan prasarana maupun fasilitas pendukungnya harus betul-betul siap dan terlebih dahulu harus terpenuhi, terutama faktor security penyimpanan berkas-berkas,” ujarnya.
Sementara itu, Pemkab Tanggamus yang diwakili Asisten III Iwan Setiawan mengatakan pihaknya setuju dan tidak akan menghalang-halangi terbentuknya Samsat Pembantu Pringsewu menjadi Samsat penuh.
“Terkait sejumlah asset yang ada di wilayah Kabupaten Pringsewu, sebenarnya secara de-facto asset-asset tersebut sudah dikuasai Pringsewu, namun secara administratif masih dalam proses,” kata Iwan.
Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setdakab Pringsewu Sugesti Hendarto menjelaskan sehubungan dengan rencana peningkatan status Samsat Pembantu Pringsewu menjadi Samsat penuh, Pemkab Pringsewu bersedia membantu pengadaan peralatan teknis, diantaranya berupa komputer Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), workshop Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), area dan tempat cek fisik kendaraan, maupun pembuatan loket dan sarana pendukung lainnya.
“Hal tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses peningkatan status Samsat Pembantu Pringsewu untuk menjadi samsat penuh, guna lebih mendekatkan akses pelayanan terhadap wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Pringsewu,” jelasnya.
Hadir dalam rapat pembahasan tersebut, selain Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud dari jajaran Pemkab Pringsewu diantaranya Asisten II Gatot Susilo, Asisten III Syahlulsyah, Kadis Pendapatan Daerah Idawati Anoem, Kabag Perekonomian dan Pembangunan Syamsul Rizal, Kabag Humas dan Protokol Sugesti Hendarto, Plt Kadis Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Rejab, Kasubdit Registrasi dan Identifikasi Dit Lantas Polda Lampung AKBP Heri, Kun Dipohadi dan Sutrasman dari PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung, Asisten III Setdakab Tanggamus Iwan Setiawan, serta Kasat Lantas Polres Tanggamus AKP Ali Wardana (*)
.
Peringatan Hari Anak Nasional Sebagai Titik Tolak Peningkatan Kepedulian
Peringatan Hari Anak Nasional mempunyai makna yang sangat dalam, karena selain sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak, diharapkan dapat mengingatkan semua mengenai tanggung jawab yang harus dilakukan para orang tua agar mereka kelak menjadi manusia yang berakhlak mulia, berbudi perkerti luhur, sehat jasmani dan rohani, berkarakter tangguh, tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai kedewasaan, cinta tanah air, bertanggung jawab, dan mandiri.
Hal tersebut dikatakan Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud saat memimpin upacara peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Pringsewu di halaman pendopo setempat, Senin (19/7).
Dikatakan bupati, peringatan Hari Anak Nasional 2010 hendaknya dijadikan momentum untuk membangkitkan kesadaran kita bersama akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk pemenuhan pelayanan kesejahteraan dan perlindungan kepadanya.
“Anak-anak, yang merupakan generasi penerus dalam membangun bangsa, adalah titipan atau amanah Tuhan, dan nasib dan masa depan anak-anak adalah tanggung jawab kita semua, dan orang tualah yang pertama-tama berkewajiban memelihara, mendidik dan membesarkan anak-anak agar kelak menjadi manusia yang berkemampuan luhur dan berguna bagi sesama manusia,” ujarnya.
Dan dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Helmi Machmud juga mengajak seluruh orang tua agar menjaga anak-anak dari segala marabahaya, seperti bahaya narkotika, pornografi dan pornoaksi serta semua bentuk kekerasan lainnya.
“Tanamkan pendidikan moral, sosial, budaya dan agama kepada anak-anak kita agar mereka dapat mengendalikan dan menjaga diri. Jadilah figur yang dapat dicontoh oleh anak-anak dengan mematuhi kaidah-kaidah budaya dan agama dalam masyarakat kita. Serta berikan mereka pendidikan dan pemahaman, serta perlindungan yang mereka perlukan dalam menjalani kehidupan pribadi dan bermasyarakat,” kata bupati.
Sebagai langkah awal, lanjut bupati, hendaknya peringatan Hari Anak Nasional 2010 menjadi titik tolak untuk meningkatkan keperdulian, kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, dalam memberikan pelayanan kesejahteraan dan perlindungan dengan tujuan memenuhi hak-hak anak Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, sesuai dengan amanah Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002.
“Berilah anak-anak kita pendidikan dan motivasi yang dapat mereka jadikan bekal dalam menjalani kehidupan. Jaga dan lindungilah anak-anak dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat menyerang dan merusak mereka dengan memberikan pemahaman dan perlindungan yang mereka perlukan,” tandanya.
Di tempat yang sama, seusai upacara, Pj Bupati Pringsewu Helmi Machmud juga membagikan sertifikat tanda lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pringsewu kepada sembilan orang peserta yang dinyatakan lulus sertifikasi. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)